BPBD KOTA PONTIANAK PAPARKAN RENJA 2025 PADA FORUM LINTAS PERANGKAT DAERAH DI ASTON
Forum Lintas Perangkat Daerah adalah wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha (pemangku kepentingan) untuk penyempurnaan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025. Forum ini merupakan salah satu tahapan yang harus dilaksanakan dalam proses penyusunan RENJA sebelum dilaksanakannya Musrenbang tingkat Kota.
Forum ini dilaksanakan pada 6 Maret 2024 dan dibuka oleh Pj. Wali Kota Pontianak Bapak Drs. Ani Sofian, MM dan dilanjutkan dengan Paparan BAPPEDA Kota Pontianak serta pandangan umum dari Pakar bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Pakar bidang perekonomian dan SDA dan Pakar bidang Pembangunan Manusia.
Acara kemudian dilanjutkan dengan Pembahasan Desk Perangkat Daerah. BPBD Kota Pontianak menjadi OPD pertama yang melakukan paparan dihadiri para stakeholder dan delegasi Musrenbang Kecamatan. Acara ini di pandu oleh Hengky Rianto, S.IP, M.E selaku moderator dari BAPPEDA dan Dr. Amrazi Zakso selaku narasumber pakar bidang Pembangunan Manusia. Paparan disampaikan langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Pontianak Bapak Ir. R.M Nasir, MT. Paparan singkat ini berisi Capaian dan rencana IKU PD, Isu Strategis dan Tindak Lanjut Proses Aspirasi Masyarakat (ASMAS). Pada Forum ini BPBD juga menyampaikan bahwa pada tahun 2025 DAMKAR Kota Pontianak yang tadinya berada di bawah Satpol PP akan kembali bergabung ke BPBD Kota Pontianak. Penggabungan ini tentu di respon baik oleh para stakeholder dengan harapan bahwa penanggulangan bencana di Kota Pontianak akan lebih optimal kedepannya.
Para peserta forum cukup antusias pada saat sesi tanyajawab terkait ASMAS yang telah diusulkan. Sebagian besar ASMAS yang masuk adalah pemohonan agar masyarakat mendapat sosialisasi dan pelatihan/simulasi saat terjadi bencana. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat kota Pontianak sudah semakin sadar terhadap pentingnya pencegahan dan mitigasi bencana. Beberapa ada juga yang menyampaikan kritik dan sarannya untuk BPBD Kota Pontianak. Misalnya Sri Haryanti dari Lembaga Pengembangan Masyarakat Swadaya dan Mandiri (GEMAWAN) yang menyampaikan “Untuk mensiasati keterbatasan anggaran kita bisa bersinergi dengan Dinas atau Stakeholder lain. Dari GEMAWAN sendiri siap bekerja sama”. Ada juga perwakilan dari Rumah Komunitas Pontianak (RUMPON) yaitu Bapak Ahmad yang bertanya soal cara bergabung menjadi Relawan Penanggulangan Bencana “Untuk bisa menjadi Relawan di BPBD bagaimana cara daftarnya Pak ? Karna banyak dari kami yang juga ingin ikut andil dalam Penanggulangan Bencana di Kota Pontianak ini” Katanya.
Menanggapi hal tersebut Kepala Pelaksana BPBD Kota Pontianak menyampaikan bahwa Penanggulangan Bencana harus menjadi tanggungjawab kita bersama, BPBD mengemban tugas penting sebagai leading sector penanggulangan bencana di Kota Pontianak. Untuk itu kerja sama dari semua pihak sangat penting. Selama ini BPBD sudah cukup gencar melakukan sosialisasi kebencanaan, tak jarang pula diminta menjadi Narasumber untuk memberikan Sosialisasi terkait kebencanaan di Sekolah maupun Komunitas Akademik Perguruan Tinggi. Sementara untuk kasus Relawan yang ada di BPBD, jumlahnya saat ini kurang lebih berjumlah 30 Orang dan belum ada kemungkinan untuk perekrutan baru. Saat ini status Relawan di BPBD Kota Pontianak bukan tenaga kontrak dan penetapannya berdasarkan SK Walikota Pontianak sehingga penerimaannya masih berdasarkan Rekomendasi.
Acara Pembahasan Desk pada Forum ini kemudian ditutup dengan Penandatanganan Berita Acara. Dengan adanya Forum ini, BPBD berharap masyarakat Kota Pontianak dapat semakin sadar akan pentingnya Pencegahan dan Mitigasi Bencana terlebih pada saat-saat sekarang dimana bencana semakin sering terjadi akibat perubahan iklim secara global. Sehingga masyarakat dapat turut berperan aktif dalam meningkatkan ketangguhan Kota Pontianak terhadap bencana. (vony-bpbd)