RAPAT KOORDINASI PENANGGULANGAN KARHUTLA, BNPB SIAGAKAN HELIKOPTER UNTUK TANGANI KARHUTLA DI KALIMANTAN BARAT
Sumber Foto : https://kemenlh.go.id/
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi isu strategis bagi provinsi Kalimantan Barat, hal inipun turut menjadi atensi khusus pemerintah pusat. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto S.Sos., M.M. beserta jajaran melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimatan Barat pada Jumat 1 Agustus 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan arahan sekaligus komitmen dukungan penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Rapat yang di gelar oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ini juga dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. Seluruh unsur FORKOMPIMDA Provinsi Kalimantan Barat dan Bupati/Walikota se-Kalimantan Barat. Turut juga hadir Kepala BMKG, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D. Rapat Koordinasi ini dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat.
Sebelumnya juga telah dilakukan peninjauan udara oleh Kepala BNPB, Menteri Lingkungan Hidup dan Gubernur Kalimantan Barat menggunakan Helikopter untuk memantau titip api yang tersebar di wilayah Kalimantan Barat. “Jadi hari ini kita telah melihat secara langsung kondisi kebakaran di beberapa titik di wilayah Kubu Raya, dimana saat ini diperlukan percepatan upaya penanggulangan, termasuk melalui modifikasi cuaca atau hujan buatan agar Karhutla di Kalbar ini bisa segera ditangani dengan baik,” ujar Kepala BNPB, Letjen Suharyanto.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan saat ini penting untuk dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penanggulangan Karhutla, termasuk membandingkan efektivitas dengan negara lain.
Ia menjelaskan bahwa sejak 2019, pemerintah mulai mengandalkan teknologi operasi modifikasi cuaca (OMC) dan water bombing yang terbukti mampu menekan luas Karhutla secara signifikan. Pada 2023, meskipun El Nino cukup kuat, luas kebakaran berhasil ditekan hingga 1,1 juta hektare lebih rendah dibandingkan puncaknya di 2019 yang mencapai 1,6 juta hektare.
“Operasi darat dan udara yang dilakukan BMKG dan BNPB berkontribusi besar. Tapi Kalimantan Barat masih menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kebakaran tertinggi. Saat ini juga ada 6 perusahaan yang sudah kita segel, dan kemudian ada indikasi kurang lebih 20an perusahaan lainnya masuk dalam verifikasi lapangan kita. Untuk penindakan pidana kami juga mendorong kepolisian daerah untuk tindak tegas angka yang 1.149 hekter ini harus kita dalami”, jelasnya. Hanif juga menyebutkan bahwa hingga akhir Juli 2025, total Karhutla secara nasional mencapai hampir 9.000 hektare, dengan Kalimantan Barat menyumbang sekitar 1.000 hektare. Ini menunjukkan perlunya peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Mengutip dari situs Sipongi milik KLHK, luas area terdampak karhulta sejak 1 Januari sampai dengan 31 Mei 2025 seluas seluas 1.149,02 hektar, dengan wilayah paling luas terdampak karhutla berada di Kabupaten Ketapang.
Suharyanto menambahkan, pemerintah pusat melalui BNPB akan terus mendukung upaya penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Selain dukungan peralatan yang memadai untuk satgas darat, BNPB juga mengerahkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan helikopter water-bombing melalui udara.
BNPB memberikan dukungan operasi udara untuk Provinsi Kalimantan Barat berupa 2 unit pesawat OMC, 2 unit helikopter patroli dan 2 unit helikopter water-bombing. Untuk periode 30 Juli - 3 Agustus 2025 dengan 1 unit pesawat fixed wings tipe cessna caravan. Pada hari ini (1/8) BNPB menambah 1 unit pesawat cessna caravan untuk perkuatan kegiatan OMC di Kalimantan Barat periode 1-5 Agustus 2025.
Berdasarkan data pantauan BMKG dan laporan masyarakat pada 31 Juli 2025, hujan terpantau di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sekadau, Kota Singkawang dan Kota Pontianak dengan intensitas hujan ringan. Di samping itu, tidak terdeteksi adanya asap lintas batas berdasarkan citra sebaran asap. BNPB mengimbau semua pihak agar tetap waspada serta bersinergi dan tidak lengah, terutama menjelang puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi dalam waktu dekat.
Sementara itu, Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq berpesan kepada TNI dan Polri untuk memberikan tindakan tegas kepada siapapun yang terbukti bersalah membakar lahan. Ketegasan ini dilakukan semata-mata untuk memberikan pemahaman yang baik kepada semua pihak, memberikan efek jera dan antisipasi ke depannya.
“Kami mohon ke Pangdam dan Kapolda agar tak segan-segan melakukan tindakan hukum yang diperlukan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada lagi masyarakat yang hendak membuka lahan dengan cara membakar,” ucap Hanif. Merujuk pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Larangan Pembakaran Lahan, Lahan terbakar yang terbukti sengaja dibakar berdasarkan hasil pemeriksaan dari kepolisian, tidak boleh ada aktifitas pemanfaatan lahan selama 1 (satu) tahun sejak awal terjadi kebakaran. Pemilik lahan yang lahannya sengaja dibakar, wajib mengganti seluruh biaya pemadaman yang besarnya ditetapkan oleh instansi teknis terkait, hingga dapat diberikan sanksi berupa pencabutan izin terhadap izin yang telah terbit diatas lahan yang terbakar.
Rapat koordinasi ini memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menjaga Kalimantan Barat dari ancaman karhutla, khususnya menjelang puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga Agustus 2025. Upaya kolektif ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat dari dampak kebakaran hutan dan lahan. (VA)